Ditulis oleh: Een Irawan Putra
Sambil duduk di pondoknya dan memandang aktivitas masyarakat Ambalong yang sedang panen padi, R. Kondo Lada’ menyampaikan bahwa inilah lumbung pangan seluruh Masyarakat Adat Ambalong. Puluhan tahun yang lalu, sebelum kawasan Sae dibuka untuk persawahan, masyarakat Ambalong harus membeli beras ataupun meminta beras kepada keluarga mereka di Seko Padang. “Saat itu ladang kami belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras kami. Setelah kami buka kembali tanah di Sae dan sekitarnya yang merupakan warisan orang tua kami, kami tidak pernah membeli beras atau meminta beras lagi ke Seko Padang” katanya. Pada masa pemberontakan DI/TII persawahan di Sae di Wilayah Adat Ambalong ini ditinggalkan seiring dengan mengungsinya masyarakat Ambalong akibat adanya perang antara pasukan Kahar Muzakar dengan pasukan TNI. Dengan bukti inilah ia menyampaikan bahwa tanah ini harga mati baginya dan Masyarakat Adat Ambalong jika akan ditenggelamkan untuk pembangunan Dam PLTA. “Tidak ada kompromi untuk tanah ini” tegasnya.
Kondo Lada’ menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Seko. Mereka sudah berusaha dan membantu pemerintah agar tidak ada pemberian raskin kepada masyarakat Seko. Tapi pemerintah sendiri yang akan memiskinkan dan menyengsarakan masyarakat Seko dengan menghilangkan lumbung-lumbung pangannya. “Dengan hilangnya lumbung pangan kami, sudah pasti masyarakat saya akan miskin. Mungkin juga akan mati kelaparan jika pemerintah ingin tetap menenggelamkan lumbung-lumbung pangan kami” katanya. Kondo Lada’ juga menyampaikan, untuk ia pribadi saja sawahnya bisa menghasilkan 100 karung padi per tahun. Ia selalu membantu masyarakatnya yang kekurangan beras. Alex, salah satu masyarakat Ambalong yang juga sedang memanen padinya di Sae menyampaikan bahwa selain menanam padi di sawah, ia juga memiliki kebun kopi dan cokelat. “Sawah saya karena tidak begitu luas, hasilnya hanya 30 karung padi per tahun. Untuk kopi dan cokelat bisa menghasilkan sekitar 1 ton per tahun” katanya. Sependapat dengan Tobara R. Kondo Lada’, Alex menyampaikan bahwa ia dan keluarganya tidak akan bisa hidup selain dari tanah yang diberikan oleh para leluhurnya.
Atas izin dari Pemerintah Daerah Luwu Utara, PT Seko Prima Power akan membangun PLTA di Seko Tengah dengan kapasitas 480 MW. Badan sungai Betue yang berada di Wilayah Adat Ambalong yaitu di Sae akan dibendung untuk mengalirkan air ke Ratte untuk menggerakkan turbin listriknya. Air akan dialirkan melalui terowongan sepanjang 18 Km yang luas penampangnya masing-masing delapan meter. Terowongan ini juga akan membelah bukit, pohon-pohon, tebing, ladang dan kampung. Dengan adanya rencana pemerintah dan perusahaan inilah, masyarakat Adat Seko mulai gundah dan terganggu kedamaiannya yang selama ini sudah mereka rasakan.